Socdempost.id– Ternate – Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dirangkaikan dengan kuliah umum, Rabu (29/7/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas peran perguruan tinggi dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas sekaligus melibatkan generasi muda dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Kuliah umum menghadirkan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, S.I.Kom., M.I.Kom., dengan tema “Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Mengawasi Pelayanan Publik yang Berkualitas: Kolaborasi Ombudsman Republik Indonesia dan Generasi Muda Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.”
Dalam pemaparannya, Fikri Yasin menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada fungsi utama Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi penting sebagai mitra dalam membangun budaya pengawasan yang partisipatif dan berintegritas.
“Kedatangan kami untuk melakukan MoU ini bukan hanya memperkuat fungsi Ombudsman dalam mengawasi dan memeriksa pelayanan publik. Lebih dari itu, kami melihat ada peran yang lebih besar yang dapat dibangun bersama kampus dan dunia mahasiswa,” ujar Fikri.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk konkret kolaborasi tersebut adalah membuka kesempatan bagi mahasiswa UMMU untuk mengikuti program magang di Ombudsman RI. Melalui program itu, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga memahami secara langsung mekanisme pengawasan pelayanan publik serta proses pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi.
Menurut Fikri, keterlibatan mahasiswa menjadi kebutuhan penting di tengah masih banyaknya persoalan pelayanan publik yang dihadapi masyarakat. Ia menilai, upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah semata.
“Kita membutuhkan relawan atau mahasiswa yang memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pelayanan publik yang berkualitas. Mereka dapat menjadi mitra dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih berintegritas,” katanya.
Fikri juga menyinggung pertanyaan mahasiswa mengenai persoalan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik di daerah. Menurutnya, tantangan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa, agar pengawasan terhadap pelayanan publik dapat menjangkau lebih luas hingga tingkat kabupaten dan kota.
Ia berharap kerja sama yang telah disepakati tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi segera diwujudkan dalam berbagai program nyata yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
“Harapan kami, kerja sama ini segera direalisasikan. Mahasiswa UMMU dapat belajar dan magang di Ombudsman, sementara Ombudsman juga dapat hadir di lingkungan kampus untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengawasan pelayanan publik”. tuturnya.
Kegiatan yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tersebut diikuti oleh mahasiswa, dosen, serta jajaran pimpinan universitas. Antusiasme peserta terlihat sepanjang sesi diskusi yang berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan mengenai tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan peran generasi muda dalam mengawal kebijakan publik.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Ombudsman Republik Indonesia, yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai simbol dimulainya kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga negara dalam memperkuat budaya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat [Jan]
Leave a Reply